Bantuan Hukum Gratis untuk Bali

Pelajari dokumen yang perlu disiapkan, kriteria penerima bantuan, hingga langkah mudah untuk mengakses keadilan tanpa biaya.

Informasi Bantuan Hukum
KLIKBANKUM Bali
⚖️ Jaminan Layanan Publik

Bantuan Hukum Gratis

Seluruh proses pengaduan, pendampingan hukum, dan konsultasi bagi masyarakat tidak mampu di Provinsi Bali ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Bali tanpa biaya apapun.

Konsultasi Sekarang Ajukan Permohonan

Anggaran Bantuan Hukum

Grafik alokasi dan penyerapan dana bantuan hukum

Pagu Anggaran Tahunan

Total anggaran bantuan hukum Tahun 2026

Total: Rp 85.300.000

Penyerapan Anggaran

Perbandingan dana teralokasi dan sisa pagu

26,1 %
Terserap
Teralokasi: Rp 22.250.000 Sisa: Rp 63.050.000

Statistik Bantuan Hukum

Grafik sebaran layanan bantuan hukum berdasarkan kategori litigasi, non-litigasi, dan konsultasi Tahun 2026

Peta Sebaran OBH di Bali

Lokasi Kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Bali

Hasil MONEV Bantuan Hukum

Grafik hasil monitoring dan evaluasi OBH mitra se-Provinsi Bali

Apa Kata Mereka

Pengalaman masyarakat penerima manfaat Bantuan Hukum Pemprov Bali

“
Konsultasi perkara wanprestasi saya ditanggapi kurang dari 2 hari kerja. Jawaban jelas, disertai langkah hukum yang bisa ditempuh.
I
I Putu Andika Pratama
07/09/26
“
Awalnya bingung harus mengurus sengketa tanah warisan keluarga ke mana. Lewat KLIKBANKUM, proses konsultasi jadi cepat dan respons dari tim Biro Hukum sangat ramah.
NI
Ni Made Rai Rahayu
22/09/26
“
Layanan yang luar biasa untuk masyarakat kurang mampu. Penjelasan hukum mengenai hak-hak pekerja diberikan secara terperinci dan mudah dipahami.
KA
Kadek Agus Saputra
19/09/26
“
Fitur lacak tiket permohonan sangat membantu. Saya bisa memantau status berkas tanpa harus bolak-balik ke kantor.
LU
Luh Ayu Trisna Dewi
10/09/26
“
Sebagai nelayan, saya tidak paham hukum sama sekali. Petugas OBH mendampingi saya sampai proses berkas selesai dengan sangat sabar.
I
I Ketut Artana
13/09/26
“
Bantuan hukum gratis ini sungguh memanusiakan masyarakat kecil. Semoga programnya terus berlanjut setiap tahun.
NI
Ni Kadek Ari Utami
04/09/26

Informasi & Layanan Publik

Pusat Regulasi, Pengumuman, Tanya Jawab, Kegiatan, dan Galeri Media

Pertanyaan Umum

OBH wajib memiliki akun, melengkapi data lembaga, serta mengunggah dokumen administrasi seperti akta pendirian, surat keterangan domisili, dan bukti akreditasi yang masih berlaku.

Permohonan diajukan melalui sistem setelah berkas OBH dinyatakan terverifikasi, kemudian dilakukan pengecekan berkas perkara dan distribusi dana ke rekening OBH sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses verifikasi dilakukan oleh tim verifikator Biro Hukum Pemprov Bali sesuai jadwal yang diumumkan. Status verifikasi dapat dipantau secara berkala melalui dasbor akun OBH pada sistem.

Template form LPJ dan dokumen pendukung lainnya tersedia pada bagian 'Dokumen & Template Form' di bawah halaman ini dan dapat diunduh secara langsung oleh OBH terakreditasi.

Tidak. Seluruh layanan konsultasi dan pendampingan hukum melalui KLIKBANKUM tidak dipungut biaya bagi masyarakat kurang mampu di Provinsi Bali.

Kelengkapan dan Prosedur Pengajuan Permohonan Bantuan Bukum

PENGAJUAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN MELALUI KLIK BANKUM
PENGAJUAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN MELALUI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)
PENGAJUAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN MELALUI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
Kelengkapan Dokumen PERMOHONAN BANTUAN HUKUM oleh Masyarakat Miskin di Provinsi Bali

Peraturan Terkait

  • Pergub Bali Nomor 6 Tahun 2022 Peraturan Pelaksanaan Perda 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

    Unduh PDF

  • UU 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum

    Unduh PDF

  • Perda Bali Nomor 2 Tahun 2020 Penyelenggaraan Bantuan Hukum

    Unduh PDF

Pengumuman

  • Belum ada data pengumuman.

Kegiatan

Belum ada kegiatan yang tersedia.

Video

Belum ada video yang tersedia.